Pasal 7

(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi.

(2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan,

pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan

koordinasi.

(3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi meliputi:

• kebijakan umum dalam pengembangan dan

koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari

sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan

tujuan Pendidikan Tinggi;

• penetapan . . .

• penetapan kebijakan umum nasional dan

penyusunan rencana pengembangan jangka

panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan

Tinggi yang berkelanjutan;

• peningkatan penjaminan mutu, relevansi,

keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan

akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

• pemantapan dan peningkatan kapasitas

pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber

daya Perguruan Tinggi;

• pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan

dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali

pendidikan tinggi keagamaan;

• kebijakan umum dalam penghimpunan dan

pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk

mengembangkan Pendidikan Tinggi;

• pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau

konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk

merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan

Tinggi; dan

• pelaksanaan tugas lain untuk menjamin

pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan

Tinggi.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi

keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang

dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab

Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan

wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Paragraf 1

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan

Otonomi Keilmuan