Pasal 37

(1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 membentuk suatu komite olahraga nasional.

(2) Pengorganisasian

SK No 081415 A

PRESIDEN

(21 Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Induk Organisasi Cabang Olahraga dan komite

olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengums yang memiliki kompetensi Keolahragaan. (41 Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

• membantu Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Prestasi pada tingkat nasional;
• melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di tingkat nasional dan daerah;
• melaksanakan peningkatan Prestasi Olahraga yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga;
• mengoordinasikan pembinaan Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk Organisasi Olahraga fungsional, serta komite olahraga nasional di provinsi dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota;
• melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi berdasarkan kewenangannya;
• melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga tingkat nasional untuk:

1. bersama mengembangkan Olahraga Prestasi yang diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat nasional

2. Olahragawan pada even dan persiapan tingkat internasional; dan

3. 2. mengawasi . . SK No 081416 A

PRESIDEN

1. mengawasi dan mendampingi Olahraga Prestasi dalam kejuaraan pekan Olahraga nasional dan internasional; dan

• membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan pekan Olahraga nasional sebagai penyelenggara.

(5) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai wewenang:

• membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyosialisasikan pelaksanaan rencana induk Keolahragaan;
• memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
• mengadakan pertemuan dan pembinaan terhadap Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk Organisasi Olahraga fungsional, dan komite olahraga nasional di provinsi atau kabupaten/kota;
• melaksanakan penyelenggaraan pekan Olahraga tingkat nasional; dan
• memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dalam menentukan keikutsertaan cabang pekan Olahraga dan Olahragawan dalam Olahraga internasional.