Pasal 29

(1) Lembaga Penjamin dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan Lembaga Penjamin lainnya.

(2) Lembaga Penjamin dapat melakukan pengambilalihan Lembaga Penjamin lainnya.

(3) Lembaga Penjamin dapat melakukan pemisahan usaha.

(4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Lembaga Penjamin yang menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat

melakukan penggabungan atau peleburan dengan Lembaga Penjamin yang juga berdasarkan Prinsip Syariah.

(6) Lembaga Penjamin yang menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat

melakukan pengambilalihan Lembaga Penjamin yang juga berdasarkan Prinsip Syariah.

(7) Badan hukum hasil pemisahan Lembaga Penjamin yang menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan

Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memilih untuk melakukan kegiatan penjaminan wajib tetap menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.

(8) Lembaga Penjamin yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan

wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Lembaga

Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

22 / 37

MOVA | DIUNDUH PADA 14 OKTOBER 2025

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 29

Cukup jelas.