Pasal 61

(1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung

atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada

gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan

Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

setelah kerugian daerah itu diketahui.

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada

bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain

yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)

dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan

dan/atau pengakuan bahwa kerug ian tersebut menjadi

tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah

dimaksud.

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin

diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian

daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera

mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian

kerugian sementara kepada yang bersangkutan.