Pasal 59

(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan

melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera

diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat

lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau

melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara

langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti

kerugian tersebut.

(3) Setiap ...

PRESIDEN

(3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan

kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti

rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian

negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang

bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak

mana pun.