Pasal 49

(1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai

Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama

pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang

bersangkutan.

(2) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti

status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

(3) Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak

dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib

diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/

gubernur/bupati/ walikota untuk kepentingan penyeleng-

garaan tugas pemerintahan negara/daerah.

(4) Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan

kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada

Pemerintah Pusat/Daerah.

(5) Barang milik negara/da erah dilarang digadaikan atau

dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

(6) Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi

pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan

peraturan pemerintah.

BAB VIII …

PRESIDEN