Pasal 47

(1) Persetujuan DPRD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 45 ayat

(2) dilakukan untuk:

• pemindahtanganan …

PRESIDEN

• pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.

• tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimak sud pada

huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan

yang:

1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau

penataan kota;

1. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan

pengganti sudah disediakan dalam dokumen

pelaksanaan anggaran;

1. diperuntukkan bagi pegawai negeri;

2. diperuntukkan bagi kepentingan umum;

3. dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau

berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang

jika status kepemilikannya dipertahankan tidak

layak secara ekonomis.

• Pemi ndahtanganan barang milik daerah selain tanah

dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Pemi ndahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan

gubernur/bupati/walikota.