Pasal 46

(1) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat

(2) dilakukan untuk:

• pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.

• tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada

huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan

yang:

1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau

penataan kota;

1. harus …

PRESIDEN

1. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan

pengganti sudah disediakan dalam dokumen

pelaksanaan anggaran;

1. diperuntukkan bagi pegawai negeri;

2. diperuntukkan bagi kepentingan umum;

3. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau

berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang

jika status kepemilikannya dipertahankan tidak

layak secara ekonomis.

• Pemi ndahtanganan barang milik negara selain tanah

dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah d an/atau

bangunan yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan

setelah mendapat persetujuan Presiden.

(3) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat

persetujuan Menteri Keuangan.