Pasal 38

(1) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa

atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang

negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri

ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dalam Undang-undang APBN.

(2) Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.

(3) Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada

Anggaran Belanja Negara.

(4) Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik

yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta

penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah

Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.