Pasal 3

(1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi

Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan

pengeluaran negara.

(2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi

Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan

pengeluaran daerah.

(3) Setiap ...

PRESIDEN

(3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat

pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk

membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak

cukup tersedia.

(4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan

lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat,

dibiayai dengan APBN.

(5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan

lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah,

dibiayai dengan APBD.

(6) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya

mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian

anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan

pemerintah.

(7) Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan

pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan

denda dan/atau bunga.

Bagian Pertama

Pengguna Anggaran