Pasal 28

(1) Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah

diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan

konsultasi dengan bank sentral.

(2) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang

negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya

diatur dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah