Pasal 27

(1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas

Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh

gubernur/bupati/walikota.

(2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran

Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening

Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang

ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

(3) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap

hari.

(4) Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke

Rekening Kas Umum Daerah.

(5) Rekening ...

PRESIDEN

(5) Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diisi dengan dana yang bersumber dari

Rekening Kas Umum Daerah.

(6) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan

pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.