Pasal 6

1. Permintaan bantuan harus dilaksanakan menurut hukum Negara Diminta, dan sejauh hal itu

tidak bertentangan dengan hukum negara tersebut, dilaksanakan dengan cara yang

dikehendaki oleh negara Peminta.

1. Negara Diminta dapat menangguhkan penyerahan barang yang diminta jika barang itu

diperlukan untuk proses acara pidana atau perdata di Negara tersebut. Atas permintaan, maka

Negara Diminta harus memberikan salinan resmi dokumen.

1. Negara Diminta harus memberitahukan dengan segera kepada Negara Peminta mengenai

keadaan-keadaan yang pada saat hal itu diketahui oleh Negara Diminta, dapat menimbulkan

kelambatan yang cukup berarti dalam menjawab permintaan tersebut.

1. Negara Diminta harus memberitahukan dengan segera kepada Negara Peminta mengenai

keputusannya untuk tidak memenuhi seluruh atau sebagian dari permintaan bantuan, dan

alasan dari keputusan tersebut.