Pasal 5

1. Permintaan bantuan harus memuat :

(a) maksud permintaan dan uraian mengenai bantuan yang diminta;

(b) nama instansi yang berwenang melakukan penyidikan atau proses acara yang berkaitan

dengan permintaan itu;

(c) uraian mengenai sifat dari masalah pidana termasuk isi dari undang-undang dan peraturan

perundang-undangan yang relevan;

(d) kecuali dalam hal permintaan penyampaian dokumen, uraian mengenai perbuatan atau

omisi atau keadaan yang disangkakan sebagai kejahatan;

(e) putusan pengadilan, jika ada, yang diminta untuk dilaksanakan dan suatu pernyataan

bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(f) rincian mengenai prosedur khusus atau syarat-syarat yang dikehendaki oleh Negara

Peminta untuk dipenuhi, termasuk pernyataan apakah bukti atau pernyataan-pernyataan

yang diperlukan dibuat dibawah sumpah atau janji;

(g) persyaratan, jika ada, mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan

(h) spesifikasi mengenai batas waktu yang diinginkan untuk melaksanakan permintaan.

1. Permintaan bantuan, sejauh itu perlu dan dimungkinkan, harus memuat juga :

(a) identitas, kewarganegaraan dan lokasi dari orang atau orang yang menjadi subyek atau

orang yang mungkin memiliki informasi berkaitan dengan penyidikan atau proses acara;

(b) uraian dari informasi, pernyataan atau bukti yang diminta;

(c) uraian dari dokumen, catatan atau barang bukti yang harus diajukan demikian juga uraian

mengenai orang yang tepat untuk diminta memberikan keterangan tersebut; dan

(d) informasi mengenai tunjangan dan biaya yang menjadi hak dari orang yang akan hadir di

Negara Peminta.

1. Permintaan, dokumen penunjang dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian

PRESIDEN

ini harus dalam bahasa Negara Peminta dan disertai dengan terjemahan dalam bahasa Negara

Diminta.

1. Jika Negara Diminta menganggap bahwa informasi yang terdapat dalam permintaan tersebut

berdasarkan Perjanjian ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan bantuan, Negara Diminta

dapat meminta informasi tambahan.