Pasal 4

1. Bantuan harus di tolak jika :

PRESIDEN

(a) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas

kejahatan yang dianggap oleh Negara Diminta sebagai :

(i) kejahatan yang bersifat politik kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan

terhadap Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau anggota keluarganya, atau

(ii) kejahatan berdasarkan hukum militer dari Negara Diminta yang bukan merupakan

kejahatan yang termasuk dalam hukum pidana umum di Negara Diminta.

(b) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas kejahatan yang

pelakunya telah dibebaskan atau diberi grasi atau telah selesai menjalani pidana yang

dijatuhkan;

(c) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas

suatu kejahatan yang jika dilakukan di Negara Diminta tidak dapat dituntut lagi karena

alasan kadaluarsa, matinya tersangka, ne bis in edem, atau tidak dapat dituntut lagi

karena alasan lain apapun;

(d) Terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan itu dilakukan dalam

rangka semata-mata untuk menuntut atau memidana seseorang karena alasan suku, jenis

kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik atau bahwa posisi orang yang

bersangkutan mungkin dirugikan karena hal-hal tersebut; atau

(e) Negara Diminta berpendapat bahwa permintaan itu, jika dikabulkan, akan merugikan

kedaulatan, keamanan, kepentingan nasional atau kepentingan utama lainnya.

1. Bantuan dapat ditolak jika :

(a) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas

kejahatan dalam hal perbuatan atau omisi yang disangkakan sebagai kejahatan itu, jika

terjadi dalam yurisdiksi Negara Diminta, tidak merupakan kejahatan;

(b) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas

kejahatan yang dilakukannya di luar wilayah Negara Peminta, sedangkan hukum Negara

Diminta tidak mengatur pemidanaan terhadap kejahatan yang dilakukan di luar

wilayahnya di dalam situasi yang sama;

(c) pemberian bantuan itu akan merugikan penyidikan atau proses acara di Negara Diminta,

membahayakan keselamatan seseorang atau menimbulkan beban berat terhadap kekayaan

negara itu; atau

(d) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaaan terhadap seseorang

atas kejahatan yang terhadapnya pidana mati dapat dijatuhkan atau dilaksanakan.

1. Sebelum menolak untuk mengabulkan permintaan bantuan, negara Diminta harus

PRESIDEN

mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan berdasarkan syarat-syarat yang

dianggapnya perlu. Jika negara Peminta menerima bantuan dengan syarat-syarat itu, maka

Negara Peminta wajib menaati syarat-syarat tersebut.