Pasal 16

(1) Pemberian kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-

pungutan lain tersebut dalam pasal 15 dilakukan dengan mengingat

prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 5.

(2) Selain...

PRESIDEN

(2) Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan

lain tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka dengan Peraturan

Pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran- kelonggaran itu

kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi

pertumbuhan ekonomi.