Pasal 49

(1) Pembubaran Koperasi dilakukan bila dikehendaki oleh Rapat

Anggota.

(2) Pembubaran Koperasi dapat juga dilakukan oleh Pejabat bila:

• Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak

lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini;

• Kegiatan-kegiatan Koperasi yang bersangkutan bertentangan

dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

• Koperasi yang bersangkutan dalam keadaan sedemikian rupa

sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

(3) Keberatan terhadap alasan yang dipergunakan Pejabat untuk

membubarkan Koperasi karena hal-hal yang tercantum dalam ayat

(2) pasal ini, dapat diajukan kepada Menteri.

(4) Pembubaran Koperasi dinyatakan dalam surat keputusan Pejabat,

diumumkan dalam Berita-Negara dan dicatat dalam Buku Daftar

Umum dari kantor Pejabat dimana akta-pendirian terdaftar.

Pasal 50…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA