Pasal 48

(1) Perkumpulan atau badan perekonomian apa pun yang didirikan

tidak menurut ketentuan Undang-undang ini dilarang memakai

nama/istilah Koperasi kecuali dengan izin Menteri.

(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi Badan badan

Pemerintah dan Badan-badan Keilmiahan.