Pasal 46

(1) Pejabat dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung

sejak Pejabat menerima permintaan pengesahan seperti tersebut

dalam pasal 44 harus telah memberikan pengesahannya.

(2) Dalam hal Pejabat berkeberatan atas isi akta-pendirian yang

diajukan oleh pendiri-pendiri, karena dianggapnya tidak sesuai

dengan Undang-undang ini beserta ketentuan-ketentuan

pelaksanaannya, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka

waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pejabat harus

telah memberikan penolakan tertulis yang memuat alasan-alasan,

dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada pendiri-pendiri, yang tembusannya

dikirim kepada Pejabat yang lebih tinggi dan kepada Menteri.

(3) Terhadap...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Terhadap penolakan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dalam waktu

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai hari berikutnya

diterimanya surat penolakan oleh pendiri-pendiri, pendiri-pendiri

dapat memajukan banding kepada Menteri.

(4) Menteri memberikan keputusannya selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan terhitung mulai hari berikutnya diterimanya surat permohonan

banding.

(5) Keputusan Menteri merupakan keputusan terakhir.