Pasal 44

(1) Untuk mendapat hak Badan Hukum, pendiri-pendiri Koperasi

mengajukan akta-pendirian kepada Pejabat. Akta-pendirian yang

dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimana satu diantaranya bermeterai,

bersama-sama petikan Berita Acara tentang Rapat Pembentukan

yang memuat catatan tentang jumlah anggota dan nama mereka

yang diberikan kuasa untuk menandatangani akta-pendirian, dikirim

kepada Pejabat.

(2) Pada waktu menerima akta-pendirian, Pejabat

mengirim/menyerahkan sehelai tanda terima yang tertanggal kepada

pendiri-pendiri Koperasi.

(3) Jika Pejabat berpendapat bahwa isi akta-pendirian itu tidak

bertentangan dengan Undang-undang ini maka akta-pendirian

didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku Daftar Umum

yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor Pejabat.

(4) Tanggal pendaftaran akta-pendirian berlaku sebagai tanggal resmi

berdirinya Koperasi.

(5) Kedua buah akta-pendirian tersebut dalam ayat (1) pasal ini

dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh

Pejabat atas kuasa Menteri. Sebuah akta-pendirian yang tidak

bermeterai disimpan di kantor Pejabat, sedang sebuah lainnya yang

bermeterai dikirimkan kepada pendiri-pendiri Koperasi.

(6) Jika terdapat perbedaan antara kedua akta-pendirian yang telah

disahkan tersebut maka akta-pendirian yang disimpan di kantor

Pejabatlah yang dianggap benar.

(7) Pejabat...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(7) Pejabat mengumumkan setiap pengesahan Koperasi di dalam

Berita-Negara.

(8) Buku Daftar Umum beserta akta-akta yang disimpan pada kantor

Pejabat, dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh umum; salinan

ataupun petikan akta-akta dapat diperoleh dengan mengganti biaya.

(9) Menteri dapat mengadakan pengecualian mengenai pembayaran bea

meterai atas akta-pendirian dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.