Pasal 14

(1) Segala pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam

rangka Tata Pengaturan Air dan Pembangunan Pengairan diatur lebih

lanjut oleh Pemerintah.

(2) Masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari adanya bangunan-

bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun

untuk keperluan sendiri dapat diikut sertakan menanggung

pembiayaan sebagai pengganti jasa pengelolaan.

(3) Badan ...

PRESIDEN

(3) Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang mendapat

manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk

diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut

menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran yang diberikan kepada

Pemerintah.

(4) Pelaksanaan dari ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.