Pasal 15

Pembatalan pemberian pensiun-pegawai.

(1) Pembayaran pensiun-pegawai dihentikan dan surat keputusan

tentang pemberian pensiun-pegawai dibatalkan, apabila penerima

pensiun-pegawai diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri atau

diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk

kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut

Undang-undang ini atau peraturan yang sesuai dengan

Undang-undang ini.

(2) Jika Pegawai Negeri termaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian

diberhentikan dari kedudukannya terakhir maka kepadanya

diberikan lagi pensiun-pegawai termaksud ayat (1) pasal ini atau

pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam

kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah

masa-kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini

lebih menguntungkan.

Pasal 16 ...

PRESIDEN

Pasal 16.

Hak atas pensiun Janda/duda.

(1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal

dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai Negeri pria atau

suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah

terdaftar-pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima

pensiun-janda atau pensiun-duda.

(2) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai yang

beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami

yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun-janda/duda,

maka dengan menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini,

pensiun-janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada

waktu ia meninggal dunia. Dalam hal Pegawai Negeri atau

penerima pensiun-pegawai pria termaksud diatas beristri lebih dari

seorang, maka pensiun-janda diberikan kepada istri yang ada waktu

itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.