Pasal 27

(1) Apakah telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan

dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak

diberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara

pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah

tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk pengantian

sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.

(2) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang

ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka

penentuannya diserahkan kepada Menteri.

(3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri

tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini,

maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang

daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.

(4) Ganti...

PRESIDEN

(4) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta

segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada

pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.

(5) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah

yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah

tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali

dengan persetujuan Menteri.