Pasal 10

(1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum

atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau

Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa

pertambangan.

(2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau

Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman,

petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.

(3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah

disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan

Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a

sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13

Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk

penanaman modal asing.