Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal pada International Development Association yang keanggotaannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association.

Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp4.647.225.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal negara pada International Development Association sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012

INDONESIA,

ttd. ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012 29 Desember 2011

,

ttd. ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Negara Republik Indonesia merupakan anggota dari International Development Association yang memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal negara;

  • bahwa dalam rangka mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada International Development Association dan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara pada International Development Association;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang . . .

Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment UU 22/2011 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
amendment UU 4/2012 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011
Referensi Silang (5)
UU 22/2011 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 4/2012 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 3/1968 — KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL
UU 22/2011 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA [Pasal 32 ayat (2)]