PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: negara, dan 1. Obligasi adalah surat utang, surat utang obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12, (dua belas) bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan nonpemerintah, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (sukuk). atau 2. Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima diperoteh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga, ujrahlfee, bagi hasil, margin, penghasilan sejenis lainnya, dan/atau diskonto. Undang- 3. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja.

(1) Atas penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima

atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.

(21 Tarif . .SK No 096280 A

PRESIDEN

(2) Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagainaana

dimaksud pada ayat (1) sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

(3) Dasar pengenaan pajak penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21untuk:

• bunga dari Obtigasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
• diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
• diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih Iebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

(4) Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat

penjualan Obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas Bunga Obligasi berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(1) Ketentuan pengenaan pajak penghasilan yang bersifat

final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa Bunga Obligasi merupakan:

• wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas persyaratan Jasa Keuangan dan memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya; dan
• wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. (21 Penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diperima dan/atau diperoleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(1) Pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dipotong oleh: agen a. penerbit Obligasi atau kustodian selaku pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi; atau b. perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi; dan/atau yang c. kustodian atau subregistry selaku pihak melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli Obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b. oleh (21 Dalam hal Bunga Obligasi yang diterbitkan Pemerintah ditatausahakan melalui Bank Indonesia Scnptless Seanrities Settlement Sy stem, paj ak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor sendiri oleh penerima penghasilan.

(3) Pemotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan wajib pajak yang membayar sendiri pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemotongan wajib menyampaikan laporan tentang kepada dan/atau penyetoran pajak penghasilan Direktorat Jenderal Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4982) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20l9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4982)' sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20l9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 63731, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 096291 A

FPESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundcngan Peraturan Femerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negnra Republik Indoae*ig.

Ditetapkan di Jakarta peda tanggal 30 Agurtus 2O2l

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3O Agustus 2021

,

rtd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan Hukum,

E ut/*

tK Djaman

SK No 096156 A

PRESIDEN