Pasal 11

(1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Pemberian . . .

(2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

• menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

• menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang- undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah;

• melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

• mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum;

• mengelola bagian bersama dan benda bersama rumah susun; dan/atau

• memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah dan badan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Kelima Pendidikan dan Pelatihan