Pasal 9

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan

sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan

operasional sekretariat Partai Politik.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berasal dari APBN atau APBD.

(3) Bantuan . . .

(3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan

untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota

Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam

puluh persen).

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut: