Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Partai . . .

---

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional

dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan

cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang

mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang

penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan

suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan

politik.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya

disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya

disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Dewan . . .

---

1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR,

adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, selanjutnya

disingkat DPRD provinsi, adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota,

selanjutnya disingkat DPRD kabupaten/kota, adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK,

adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut: