Pasal 10

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk:

• meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara;

• meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara; dan

• meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan

membangun karakter bangsa dalam rangka

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkaitan dengan kegiatan:

• pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan

bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka

Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

• pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga

negara Indonesia dalam membangun etika dan

budaya politik; dan

• pengkaderan . . .

• pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang

dan berkelanjutan.

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan

keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun

etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

1. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut: