Pasal 12A

(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan

APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali

untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah

tahun anggaran berakhir.

(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban

penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling

lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Partai

Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan

selesai dilakukan.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian

laporan oleh Partai Politik kepada BPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian

laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai

Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dengan peraturan BPK.

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut: