Pasal 17

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengusahaan

kawasan Sabang berasal dari sumber:

• pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya;
• pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK);
• pendapatan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan keuangan BPKS merupakan pengelolaan

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negaradepkumham.go.idpada umumnya.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(5) Anggaran belanja BPKS yang bersumber dari APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah mendapat pengesahan dari DKS diusulkan kepada Menteri Keuangan.