Pasal 27

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

• pemantauan;
• pelaporan; dan
• evaluasi.