Pasal 20

(1) Investasi langsung dalam bentuk penyediaan infrastruktur

dan non infrastruktur dilaksanakan dengan cara:

• badan investasi pemerintah melakukan perjanjian investasi dengan badan usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
• badan investasi pemerintah melakukan perjanjian investasi dengan badan yang mengelola dana bergulir pada kementerian teknis berdasarkan perjanjian kerjasama.

(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilaksanakan setelah menteri teknis/pimpinan lembaga

melakukan identifikasi dan konsultasi publik atas proyek penyediaan infrastruktur.

(3) Berdasarkan hasil identifikasi proyek dan konsultasi publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri teknis/pimpinan lembaga menetapkan prioritas proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas.

(4) Tata cara pelaksanaan konsultasi publik ditetapkan oleh

menteri teknis/pimpinan lembaga.