Pasal 17

(1) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah dalam

penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), paling sedikit harus mempertimbangkan:

• kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis sektor terkait;
• kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
• keterkaitan antar sektor dan antar wilayah; dan
• analisis biaya dan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya.

(2) Perencanaan . . .

(2) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah dalam

pembelian surat berharga yang diusulkan badan investasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), paling sedikit harus memuat:

• analisis risiko dan kelayakan rencana investasi pembelian surat berharga; dan
• hasil penilaian penasihat investasi atas kewajaran pembelian surat berharga.