Pasal 16

(1) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah meliputi:

• perencanaan investasi langsung dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha; dan/atau
• perencanaan dalam pembelian surat berharga.

(2) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan badan investasi pemerintah atau menteri teknis/pimpinan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah dalam

penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun oleh menteri teknis/pimpinan lembaga.

(4) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah dalam

pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, disusun oleh badan investasi pemerintah dan

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.