PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

(1) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas

konstruksi dengan cara penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk:

• keadaan tertentu, yaitu:

1. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan dengan segera;
2. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dikerjakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya;
3. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden;
4. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan:

• untuk keperluan sendiri/pribadi;

• mempunyai risiko kecil;

• menggunakan teknologi sederhana; dan/atau

• dilaksanakan . . .

• dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil;

1. pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; dan/atau
2. pekerjaan yang merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara; atau

• Pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.

(2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:

• penyedia jasa yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga;
• tenaga terampil dan ahli yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; atau
• penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi. (2a) Badan Usaha Milik Negara penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6) hanya dapat melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara lain atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

(3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan

pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan:

• undangan;
• penjelasan;
• pemasukan penawaran;
• negosiasi; dan
• penetapan pemenang.

1. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 12 ditambah angka 6), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 . . .

(1) Penunjukan langsung pelaksana konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk:

• keadaan tertentu, yaitu:

1. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera;
2. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya;
3. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden;
4. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan:

• untuk keperluan sendiri;
• mempunyai risiko kecil;
• menggunakan teknologi sederhana; dan/atau
• dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil,

1. pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; dan/atau
2. pekerjaan yang merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara; atau

• Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat izin.

(2) Penunjukan langsung pelaksana konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:

• peserta yang berbentuk badan usaha dan usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga;

• tenaga ahli dan/atau tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha dan usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan

• penyedia . . .

• penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat lisensi. (2a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku dalam hal penunjukan langsung karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6). (2b) Badan Usaha Milik Negara penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6) hanya dapat melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara lain atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

(3) Tata cara penunjukan langsung pelaksana konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan:

• undangan;
• penjelasan;
• pemasukan penawaran;
• negosiasi; dan
• penetapan penyedia jasa.

1. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dari Pemerintah dapat melaksanakan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara lain atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk pekerjaan jasa terintegrasi.

Pasal II Pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara atas sebagian pekerjaan yang merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dinyatakan menjadi bagian dari perjanjian kerja atas dasar penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal III Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 2 November 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 9 November 2015

,

ttd.