Pasal 3

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan

lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada:

• Anak dalam Situasi Darurat;
• Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
• Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
• Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
• Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
• Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
• Anak dengan HIV dan AIDS;
• Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
• Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
• Anak Korban Kejahatan Seksual;
• Anak Korban Jaringan Terorisme;
• Anak Penyandang Disabilitas;
• Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
• Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
• Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang T-ranya.

(2) Perlindungan

llr( Irio l0:,307 A

PRESIDEN

(21 Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya:

• penanganan yang cepat, termasuk pengobatan danf atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
• pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
• pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
• pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

(3) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan di unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, danf atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu kepada standar layanan yang telah ditetapkan.

(4) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.