Pasal 20

(1) Hasil pemetaan wilayah rawan paham radikal

Terorisme bersifat rahasia.

(2) Hasil

SK No 009020 A

PRESIDEN

(2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat diakses berdasarkan persetujuan Kepala BNPT.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dapat diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari kementerian/lembaga.

(4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) paling sedikit memuat:

• alasan permintaan;
• jenis data dan informasi yang diminta; dan
• jangka waktu pemenuhan data.

(5) Dalam hal dibutuhkan pergerakan cepat untuk

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, hasil pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme dapat diakses oleh kementerian/lembaga tanpa melalui permintaan tertulis dengan persetujuan Kepala BNPT.

Bagian Ketiga Kontra Radikalisasi

Pasal 2 1

(1) Kontra Radikalisasi dilakukan oleh kementerian/

lembaga terkait.

(2) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT.

(3) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.