Pasal 74

(i) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP. (21 Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.

(3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan

penciutan atau pengembalian WIUp atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) harus menyerahkan:

• Laporan ...

j-,f:r!itrEi,t

• r_ rr l , i::i_ t!( rf.lDONaSlA

• laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;

• peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;

• bukti pembayaran kewajiban keuangan;

• laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan

• laporan pe.laksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

(4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk:

• minera_l logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUp atau WIUPK, dan/Ltau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri ,""r'^i deilan ketentuan peraturan perundang_undangan; dan
• mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. (4a) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK dan/aiau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri dengan ketentuan peraturan perundang_undangan;"."r!i (4b) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditawarkan kembali dengan caia lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3). ( c) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ' diberikan kembali dengan ."..' mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (4d) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dan pasal 52.

(5) Dihapus.

1. Diantara ...

ffia'f.-< i- .-j I Li t, !.i i :-.:,.!ir_il( t. i:_J .t I .i s lA.

1. Di antara Pasal 75 dan pasal 76 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 75A, Pasal 75B, dan Pasal 75C yang berbunyi sebagai berikut: