Pasal 13

(1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.

(2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:

• kantor kepala daerah;
• kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;
• kantor satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan/desa atau nama lain;
• rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
• bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.

(3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi

penempatan lambang negara.

(4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan

resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:

• ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
• ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh,

Dewan . . .

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;

• ruang kerja kepala satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan/desa atau nama lain;
• ruang tamu di rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
• ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.

(5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan

resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.