Pasal 50

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya menyelenggarakan sistem informasi Rawa.

(2) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya

air.

(3) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi informasi mengenai:

• Rawa;
• prasarana dan sarana; dan
• institusi pengelola.

(4) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

(5) Sistem . . .

(5) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersifat terbuka serta dapat diakses oleh setiap orang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.