Pasal 99A

(1) Menleri melakukan supervisi dalam proses pengisian

jabatan inspektur Daerah dan inspektur pembantu.

(2) Panitia .

SK No 005??1 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Panitia seleksi pengisian jabatan inspektur Daerah

ditetapkan oleh kepala Daerah setelah dikonsultasikan kepada Menteri.

(3) Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melibatkan menteri yang menvelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara.