Pasal 10

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disusun dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pasal 11 ...

SK No 006167 A

trRESIDEN

Pasal 1 1

(1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun mengacu pada:

• RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
• Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) untuk kementerian / lembaga;
• instrumen Perencanaan dan penganggaran; dan
• ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dan

kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun mengacu pada:

• RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
• Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) untuk kementerian / lembaga;
• Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (71untuk perangkat daerah;
• instrumen Perencanaan dan penganggaran; dan
• ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Instrumen Perencanaan dan penganggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d terdiri atas:

• Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
• Pernyataan Anggaran Disabilitas.

(4) Ketentuan

SK No 006168 A

FRESIDEN

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen

Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.