Pasal 125

(1) atau badan usaha, kelompok dalam masyarakat, dan instansi pemerintah yang menggunakan pestisida dalam rangka pengendalian OPT wajib memantau, mencegah, dan/ atau menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pestisida. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, dan/atau penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri terkait.