Pasal 103

(1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangarlnya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.

(2) Dalam...

SK No 094610 A

PRES IDEN REPUBLIK INDONESlA

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kementerian dan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

(3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:

• kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
• advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum