Pasal 33

(1) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur untuk melaksanakan fungsi dan

tugasnya sebagai modal awal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan selanjutnya dibiayai dari iuran Badan Usaha yang diaturnya.

(2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur setiap tahun ditetapkan oleh

Menteri Keuangan atas usul Kepala Badan Pengatur dengan memperhatikan pendapat Menteri.

(3) Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Badan Pengatur dapat mempunyai cadangan dana operasional setinggi-tingginya

sebesar 3 (tiga) kali biaya rata-rata operasional tahun berjalan, pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

(5) Badan Pengatur dapat menggunakan dana cadangan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4) untuk pembiayaan operasional sebelum anggaran biaya operasionalnya ditetapkan.

(6) Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan, setelah dikurangi dengan

pembiayaan dan dana cadangan, kelebihan penerimaan dimaksud wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.