Pasal 22

(1) Dalam hal Anggota Komite tidak mampu menjalankan tugas atas dasar alasan

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf d dan/atau huruf e, Ketua Komite membentuk panitia yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komite.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengadakan pemeriksaan dengan

memberikan kesempatan kepada Anggota Komite yang bersangkutan untuk memberikan pembelaannya.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, panitia wajib menyelesaikan

pemeriksaan dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada Ketua Komite untuk disampaikan kepada Presiden melalui Menteri.

(4) Berdasarkan laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

Presiden mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pendapat Menteri.

(5) Dalam hal Presiden memutuskan untuk memberhentikan Anggota Komite,

Presiden mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.