Pasal 30

Rektor memiliki tugas dan wewenang:

• menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaran Tridharma;

• menyusun kebijakan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh SA;

• mengusulkan kebijakan akademik kepada SA;

• menyusun kode etik ITB untuk Tenaga Kependidikan;

• menyusun kode etik ITB untuk Mahasiswa;

• menyusun rencana strategis ITB untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;

• menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran ITB, berdasarkan rencana strategis ITB, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;

• mengelola penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana kerja dan anggaran ITB;

• mengangkat dan/atau memberhentikan wakil Rektor, pimpinan unit di bawah Rektor, dan pegawai ITB berdasarkan Statuta serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

• menjatuhkan . . .

• menjatuhkan sanksi kepada pegawai dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Statuta, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

• bertindak ke luar untuk dan atas nama ITB sesuai dengan ketentuan dalam Statuta;

• mengelola seluruh kekayaan ITB dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan ITB;

• mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan pegawai ITB;

• menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa;

• menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan ITB yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

• menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana;

• menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan ITB kepada MWA;

• mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

• membina dan mengembangkan hubungan baik ITB dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;

• dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA; dan

• mengelola satuan usaha dan dana lestari ITB.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat Senat Akademik