Pasal 35

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk:

• penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;

• penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;

• pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;

• pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah

• penyelenggaraan hutan kota;

• kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;

• pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan

• hutan kota;

11 / 24

www.hukumonline.com

• pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• bantuan pelaksanaan pembangunan;

• bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;

• bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;

• menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

(2) Tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Daerah.